PPh Final 2027 & Cek Kelayakan
Aturan PP 20/2026, tarif 0,5% tanpa batas tahun OP & PT Perorangan, masa transisi CV/PT, dan form cek kelayakan 13 kasus.
Cek kelayakan usahaALAT BANTU INTERAKTIF · AMBANG BATAS WAJIB PKP
Cek Wajib PKP UMKM.
Dari omzet bulanan dan jenis usaha.
Isi omzet per bulan (rata-rata atau rincian 12 bulan) dan jenis usaha umum Anda. Alat ini menghitung apakah usaha Anda sudah atau akan melewati ambang batas Rp4,8 miliar setahun (PMK 197/2013), perkiraan bulan terlampaui, serta artinya dalam bahasa awam.
HASIL PEMERIKSAAN · BUKAN PENETAPAN RESMI DJP
Status Ambang Batas Wajib PKP
Total Proyeksi / Akumulasi Omzet
Rp4.800.000.000
Rata-rata per Bulan
Rp400.000.000 / bln
Persentase Batas Rp4,8 M
100.0%
Perkiraan Bulan Lewat Batas
Tidak tembus
Sisa Buffer / Terlampaui
Rp0
Progress terhadap Ambang Batas Rp4.800.000.000 (PMK 197/2013)
0 (Aman)
Rp3,36 M (70% Waspada)
Rp4,8 M (Batas PKP)
ZONA AMAN · PENGUSAHA NON-PKP
Omzet Masih di Bawah Batas Pengusaha Kecil Rp4,8 Miliar
Omzet usaha Anda mendekati batas Rp4,8 miliar (proyeksi Rp4.800.000.000, mencapai 100.0% dari batas).
Apa artinya dalam bahasa awam:
1. Status Non-PKP: Saat ini usaha Anda masih berstatus Pengusaha Non-PKP, namun telah masuk zona waspada (≥ 70% dari batas atau rata-rata > Rp400 Jt/bln).
2. Larangan PPN: Pantau akumulasi omzet tiap akhir bulan agar tidak terlambat lapor ke KPP saat batas Rp4,8 miliar terlampaui.
3. Langkah Tindakan: Manfaatkan sisa waktu untuk merapikan pembukuan (neraca-laba rugi), pastikan akun Coretax aktif, dan siapkan SOP faktur agar siap saat batas terlewati.
ZONA WASPADA · MENDEKATI AMBANG BATAS WAJIB PKP
Perhatian: Omzet Mendekati Batas Rp4,8 Miliar
Omzet usaha Anda mendekati batas Rp4,8 miliar (proyeksi Rp4.800.000.000, mencapai 100.0% dari batas).
Apa artinya dalam bahasa awam:
1. Status Saat Ini: Saat ini usaha Anda masih berstatus Pengusaha Non-PKP, namun telah masuk zona waspada (≥ 70% dari batas atau rata-rata > Rp400 Jt/bln).
2. Perkiraan Bulan Lewat Batas: Pantau akumulasi omzet tiap akhir bulan agar tidak terlambat lapor ke KPP saat batas Rp4,8 miliar terlampaui.
3. Langkah Persiapan: Manfaatkan sisa waktu untuk merapikan pembukuan (neraca-laba rugi), pastikan akun Coretax aktif, dan siapkan SOP faktur agar siap saat batas terlewati.
AMBANG BATAS TERLAMPAUI · WAJIB LAPOR PENGUKUHAN PKP
Batas Omzet Rp4.800.000.000 Telah Terlampaui
Omzet usaha Anda mendekati batas Rp4,8 miliar (proyeksi Rp4.800.000.000, mencapai 100.0% dari batas).
Tenggat Resmi DJP: Paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya (akhir bulan berikutnya setelah bulan saat omzet melebihi Rp4,8 Miliar per PMK 197/2013 Pasal 4).
Apa artinya dalam bahasa awam:
1. Kewajiban Pengukuhan PKP: Saat ini usaha Anda masih berstatus Pengusaha Non-PKP, namun telah masuk zona waspada (≥ 70% dari batas atau rata-rata > Rp400 Jt/bln).
2. Kewajiban PPN & e-Faktur Coretax: Pantau akumulasi omzet tiap akhir bulan agar tidak terlambat lapor ke KPP saat batas Rp4,8 miliar terlampaui.
3. Tindakan Cepat: Manfaatkan sisa waktu untuk merapikan pembukuan (neraca-laba rugi), pastikan akun Coretax aktif, dan siapkan SOP faktur agar siap saat batas terlewati.
Catatan Khusus untuk Jenis Usaha: Distributor & Perdagangan B2B
Suplier Anda umumnya sudah PKP (Faktur Pajak Masukan). Saat resmi PKP, Anda dapat mengkreditkan Faktur Masukan sehingga beban PPN yang disetor hanya atas selisih margin bruto.
SATU LANGKAH UTAMA BERIKUTNYA · DIAGNOSTIK GRATIS
Cek 10 Faktur Gratis (Calon Klien PKP)
Sudah atau bersiap menjadi PKP? Kirim sampel s.d. 10 draf faktur untuk review diagnostik awal tanpa biaya dan tanpa akun: validitas NPWP 16 digit/NITKU di Coretax, kode transaksi 01 s.d. 09, dan kesiapan batas tgl 20.
Harga yang tampil adalah harga final tanpa PPN, minimal 3 bulan, untuk draf e-Faktur dan SPT Masa PPN. Neracia tidak bertindak sebagai kuasa wajib pajak; Anda yang meninjau dan mengirim di Coretax.
Paket Draf PPN Neracia yang Sudah Dipublikasikan
Harga yang tampil adalah harga final tanpa PPN, minimal 3 bulan, untuk draf e-Faktur dan SPT Masa PPN. Neracia tidak bertindak sebagai kuasa wajib pajak; Anda yang meninjau dan mengirim di Coretax.
| Kondisi Usaha | Harga Resmi | Catatan Batas Kerja |
|---|---|---|
| s.d. 30 faktur keluaran per bulan | Rp500.000 per bulan | Tier A, minimal 3 bulan, harga final tanpa PPN. |
| 31 sampai 50 faktur keluaran per bulan | Rp750.000 per bulan | Tier B, minimal 3 bulan, harga final tanpa PPN. |
| Ada karyawan (add-on PPh 21, 1-10 karyawan) | +Rp250.000 per bulan | Add-on PPh 21 resmi, minimal 3 bulan, harga final. |
| Di atas 50 faktur keluaran per bulan | Hubungi kami | Perlu penyesuaian volume; jangan mengunci harga di luar paket. |
Minimal kontrak 3 bulan. Ambang kewajiban PKP resmi adalah Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku (PMK 197/PMK.03/2013).
EKOSISTEM PERPAJAKAN NERACIA · SALING TERHUBUNG
Panduan, Jadwal, Template & Layanan
dalam satu ekosistem terpadu.
Seluruh panduan hukum resmi, kalender kepatuhan, checklist persiapan, kertas kerja rekonsiliasi, dan pendampingan administrasi perpajakan UMKM & badan saling terhubung untuk memudahkan navigasi Anda.
FAQ Pajak UMKM & Coretax
Tanya-jawab resmi seputar PP 20/2026, e-Faktur Coretax, NIK/NPWP 16 digit, fasilitas Pasal 31E, dan batasan kuasa PMK 44/2026.
Baca tanya-jawab resmiKalender Pajak UMKM 2026–2027
Jatuh tempo setor tgl 15, e-Faktur tgl 20, SPT Masa PPN akhir bulan, dan SPT Tahunan OP 31 Maret serta Badan 30 April.
Lihat jadwal jatuh tempoChecklist Dokumen Onboarding
6 kelompok dokumen yang disiapkan klien dan 4 tahap alur kerja onboarding aman peran Drafter Coretax tanpa berbagi kata sandi.
Periksa checklist dokumenChecklist Bulanan Coretax PPN
Daftar berkas bulanan klien, alur kerja draft-only, dan jadwal tenggat resmi e-Faktur tgl 20 serta SPT Masa PPN akhir bulan.
Buka checklist bulananTemplate Rekonsiliasi PPN Coretax
Kertas kerja rekonsiliasi tiga arah 14 kolom (Faktur Keluaran vs Masukan vs Bank), contoh data fiktif, dan unduhan file CSV gratis.
Buka template & CSVAdd-on PPh 21 Karyawan UMKM
Kertas kerja TER bulanan (PP 58/2023 & PMK 168/2023), draf e-Bupot 21, dan draf SPT Masa Coretax untuk 1–10 pegawai (+Rp250.000/bln, draft-only).
Lihat layanan PPh 21Kapan UMKM Wajib Jadi PKP?
Batas omzet pengusaha kecil Rp4,8 M, kewajiban e-Faktur Coretax & SPT Masa PPN, opsi PKP sukarela, dan aturan resmi DJP.
Pelajari syarat PKPGlosarium Istilah Pajak UMKM
Kamus 28 istilah resmi perpajakan: PKP, Coretax, NITKU, NPWP 16 digit, e-Faktur, PPh Final, e-Bupot, hingga TER PPh 21.
Buka glosarium pajakPaket Layanan: Faktur & SPT Masa PPN
Bantuan bulanan oleh operator manusia merapikan rekap faktur keluaran, rekonsiliasi faktur masukan, dan draf SPT Masa PPN (Tier A/B, draft-only).
Lihat paket & biaya bulananStudi Kasus & Contoh Output Draft PPN
Simulasi output bulanan distributor fiktif (25 faktur/bln): rekap keluaran, rekonsiliasi masukan 3-arah, komputasi Coretax, timeline & checklist berkas.
Buka contoh output nyataCek 10 Faktur Gratis (Calon Klien PKP)
Review diagnostik sampel 10 faktur (validitas NPWP 16 digit/NITKU, kode transaksi, batas tanggal 20 Coretax, dan kelayakan draf).
Ajukan cek 10 faktur gratisCek Paket PPN Anda
Isi omzet setahun, faktur keluaran per bulan, dan ada tidaknya karyawan untuk melihat kemungkinan wajib PKP serta paket draf yang cocok.
Cek paket yang cocokAlat Cek Wajib PKP UMKM
Isi omzet bulanan dan jenis usaha untuk melihat apakah usaha Anda sudah atau akan melewati ambang batas Rp4,8 M, perkiraan bulan tembus, dan maknanya dalam bahasa awam.
Sedang Anda Buka ✓