Jasa Draf PPN Coretax
untuk Kontraktor & Konstruksi.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1a UU PPN jo. PER-11/PJ/2025, Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penerimaan pembayaran uang muka (DP) atau saat penyerahan termin progress fisik (tanggal Berita Acara Serah Terima / BAST), mana yang lebih dahulu terjadi. Menunda pembuatan faktur hingga termin dicairkan oleh bendahara owner berisiko faktur terlambat terbit melampaui batas tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam kontrak konstruksi, biasanya ada retensi 5%–10% yang ditahan pemilik proyek selama masa pemeliharaan (3–6 bulan). DPP PPN pada termin progress harus dihitung dari nilai bruto penyerahan sebelum potongan retensi, kecuali kontrak membagi penyerahan jasa retensi secara terpisah. Neracia memastikan dasar pengenaan pajak termin tidak salah hitung agar kontraktor tidak kurang bayar PPN.

Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022 (Instansi Pemerintah) dan PMK Nomor 8/PMK.03/2021 (BUMN), PPN dipungut dan disetor langsung oleh bendahara instansi/BUMN. Kontraktor wajib menggunakan kode transaksi faktur 02 atau 03. PPN tidak disetor sendiri oleh kontraktor, tetapi faktur tetap wajib dibuat di Coretax dan dilaporkan pada Lampiran 1111 A2. Neracia menyusun draf faktur WAPU dengan kode transaksi yang benar.

Penghasilan jasa konstruksi dipotong PPh Final (PP 51/2008 jo. PP 9/2022) dengan tarif 1,75%–4% tergantung sertifikasi kualifikasi usaha (SBU). Pemilik proyek kerap rancu menyatukan bukti potong PPh Final dengan PPN. Pemotongan PPh Final tidak menggugurkan kewajiban terbit e-Faktur PPN 11%. Neracia merapikan kertas kerja pemisahan antara PPh Final dan PPN proyek.

Klien mengunggah SPK, invoice termin, bukti potong PPh Final konstruksi, dan sertifikat BAST progress pekerjaan.

Operator manusia Neracia menyiapkan draf e-Faktur Coretax dengan kode transaksi yang tepat (01 swasta, 02 pemda, 03 BUMN).

Mencocokkan faktur masukan semen, besi, sewa alat, dan jasa subkontraktor di dasbor Coretax agar kredit pajak optimal.

Operator menyiapkan draf SPT Masa PPN di Coretax; pengurus perusahaan memeriksa, menandatangani, submit dan membayar mandiri.

Batas pembuatan & persetujuan Faktur Pajak Coretax tanggal 20 bulan berikutnya

Tata Cara Perpajakan Coretax DJP & pelaporan SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya

Tata Cara Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah (Kode Transaksi 02)

Tata Cara Pemungutan PPN oleh Badan Usaha Milik Negara (Kode Transaksi 03)

Perubahan Kedua atas PP 51/2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Ketentuan Kuasa Perpajakan & penunjukan peran Drafter Coretax tanpa membagi kata sandi