Jasa Draf PPN Coretax
untuk Agensi Digital & Kreatif.

Agensi sering mengelola belanja iklan Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, atau sewa venue event. Berdasarkan UU PPN jo. PMK 81/2024, jika agensi menalangi biaya media tanpa mark-up dengan invoice asli pihak ketiga atas nama klien (reimbursement murni), DPP PPN hanya dikenakan atas Agency Fee / Jasa Manajemen agensi. Namun jika ditagihkan secara lump-sum borongan atau terdapat mark-up tersembunyi, seluruh nilai tagihan berisiko dianggap DPP PPN. Neracia memastikan pemisahan klausul faktur tepat.

Pada kontrak retainer bulanan, Faktur Pajak terutang pada saat tagihan berkala diajukan tiap bulan atau saat pembayaran diterima (Pasal 13 ayat 1a UU PPN). Pada proyek kreatif bertahap (branding, web development, video shooting), faktur wajib dibuat saat uang muka diterima dan saat serah terima aset (milestone sign-off). Operator Neracia menjadwalkan draf e-Faktur agar tidak melampaui cut-off tanggal 20 di Coretax.

Klien korporat memotong PPh 23 sebesar 2% atas jasa periklanan, desain grafis, dan konsultasi (PMK 141/PMK.03/2015). Faktur Pajak PPN agensi wajib mencantumkan nilai jasa bruto sebelum potongan PPh 23. Operator Neracia menyusun rekonsiliasi tiga arah antara invoice bruto agensi, DPP PPN 11%, potongan PPh 23 (bukti potong e-Bupot Unifikasi klien), dan transfer kas bank.

Banyak vendor agensi (freelancer, voice over, talent lepas) berstatus Orang Pribadi non-PKP sehingga tidak menerbitkan faktur pajak masukan. Akibatnya PPN Keluaran agensi rentan kurang bayar besar. Operator Neracia membantu memantau dan mengoptimalkan faktur masukan dari vendor ber-PKP (sewa studio foto, software SaaS ber-NPWP Indonesia, vendor percetakan) di dasbor Coretax sebelum tanggal 20.

Klien mengunggah invoice retainer bulanan, lembar serah terima proyek, rincian biaya media pihak ketiga, dan rekening koran.

Operator memisahkan jasa agensi dari reimbursement media, lalu menyusun draf e-Faktur Keluaran di Coretax DJP.

Mencocokkan faktur masukan vendor studio, platform tools digital, dan percetakan di dasbor Coretax untuk kredit pajak.

Operator menyiapkan draf SPT Masa PPN di Coretax; klien memeriksa draf, membubuhkan passphrase, submit dan setor mandiri.

Batas persetujuan Faktur Pajak Coretax tanggal 20 bulan berikutnya

Tata Cara Administrasi Coretax DJP & pelaporan SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya

Pasal 13 ayat 1a (saat pembuatan faktur jasa berkala & termin) dan Pasal 1 angka 17 (DPP penggantian)

Pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas Jasa Periklanan, Desain & Konsultasi

Ketentuan Kuasa Perpajakan & penunjukan peran Drafter Coretax tanpa membagi kata sandi