Jasa Draf PPN Coretax
untuk Usaha Katering & Jasa Boga.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) Pasal 51 & 55 serta PMK Nomor 70/PMK.03/2022, penyajian makanan dan minuman siap santap oleh jasa boga/katering merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut Pemda dan bukan objek PPN pusat. Namun jika pengusaha katering juga menyediakan persewaan perlengkapan pesta (tenda, alat makan, panggung), jasa pengelolaan kantin secara terpisah (facility management), atau menjual makanan olahan beku kemasan pabrikan bermerek ke supermarket, transaksi tersebut merupakan BKP/JKP yang terutang PPN 11% di Coretax. Neracia membantu memilah transaksi agar tidak terjadi sengketa pajak ganda.

Katering sering menerima pesanan jamuan dinas dari kantor kementerian, dinas pemda, atau BUMN. Bendahara pemerintah sering kali keliru menagih e-Faktur PPN (kode 02/03) atas pesanan makanan siap santap yang semestinya hanya dikenakan PBJT Daerah dan dipotong PPh 23. Berdasarkan PMK 59/PMK.03/2022 dan PMK 70/PMK.03/2022, bendahara dilarang memungut PPN atas barang/jasa yang menjadi objek pajak daerah. Neracia membantu memberikan keterangan dasar hukum yang tepat pada invoice agar bendahara tidak salah potong.

Meskipun makanan katering bebas PPN pusat, penyerahan jasa boga/katering kepada Wajib Pajak badan atau instansi pemerintah tetap merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN (PMK Nomor 141/PMK.03/2015). Pengusaha katering kerap mengalami kesulitan mencocokkan bukti potong e-Bupot 23 yang diterbitkan klien dengan arus kas masuk bank. Neracia merekonsiliasi invoice katering, pemotongan PPh 23, dan mutasi kas bank secara tertib.

Jika pengusaha katering berstatus PKP karena menjalankan unit usaha campuran (misalnya sewa alat pesta atau penjualan produk olahan kemasan di samping katering PBJT), timbul aturan pengkreditan Pajak Masukan sebagian. Berdasarkan Pasal 9 ayat 5 & 6 UU PPN jo. PMK 81/2024, Pajak Masukan atas perolehan barang/jasa yang dipakai bersama untuk kegiatan terutang PPN dan kegiatan tidak terutang PPN harus dihitung secara proporsional. Neracia menyusun kertas kerja komputasi pengkreditan pajak masukan proporsional agar terhindar dari koreksi fiskus.

Klien mengunggah rekap pesanan katering, PO korporat/instansi, invoice sewa perlengkapan (jika ada), dan bukti potong PPh 23.

Operator memisahkan penyerahan makanan (PBJT) dari sewa/jasa kena PPN (JKP), lalu menyiapkan draf e-Faktur Coretax tepat waktu.

Operator memverifikasi faktur masukan bahan baku dan vendor, serta menghitung proporsi pajak masukan yang sah dikreditkan.

Operator menyiapkan draf SPT Masa PPN di Coretax; pengurus memeriksa draf, membubuhkan passphrase, submit dan bayar mandiri.

Kriteria Makanan dan Minuman serta Jasa Boga/Katering yang Dikecualikan dari Pengenaan PPN

Pasal 51 & 55 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman / Katering

Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa Boga atau Katering

Pasal 4A ayat 2c (non-BKP makanan/minuman) dan Pasal 9 ayat 5-6 (pengkreditan pajak masukan proporsional)

Ketentuan Perpajakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) & batas pelaporan SPT Masa

Ketentuan Kuasa Perpajakan & penunjukan peran Drafter Coretax tanpa membagi kata sandi