Jasa Draf PPN Coretax
untuk Rental & Sewa Alat.

Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015, penyewa korporat memotong PPh 23 sebesar 2% atas sewa harta. DPP Faktur Pajak Keluaran PPN wajib menggunakan nilai sewa bruto sebelum dipotong PPh 23, bukan kas bersih yang ditransfer penyewa. Menghitung PPN dari nilai kas bersih berakibat kurang bayar PPN dan sanksi denda. Neracia menyusun rekonsiliasi nilai sewa bruto, PPN 11%, potongan PPh 23, dan kas bank.

Deposit jaminan kerusakan atau jaminan kunci yang dikembalikan utuh pada akhir masa sewa bukan penyerahan Jasa Kena Pajak dan BUKAN objek PPN. Namun bila ada bagian deposit yang dipotong untuk ganti rugi kerusakan atau pelunasan sewa tertunggak, bagian tersebut berubah menjadi objek PPN dan wajib diterbitkan Faktur Pajak. Neracia memisahkan pencatatan deposit agar tidak salah dikenakan pajak ganda.

Jika biaya solar alat berat atau gaji supir/operator dimasukkan dalam satu tarif sewa all-in, seluruh tagihan menjadi DPP PPN 11%. Namun jika ditagihkan sebagai penggantian murni (reimbursement) tanpa mark-up dengan lampiran struk riil atas nama penyewa, biaya operasional dapat dikeluarkan dari DPP jasa sewa. Neracia meneliti rincian invoice rental agar perlakuan PPN tepat.

Kontrak sewa bulanan atau tahunan terutang PPN pada setiap jatuh tempo pembayaran berkala atau saat uang sewa diterima lebih dahulu (Pasal 13 ayat 1a UU PPN). Operator Neracia menyiapkan draf faktur berkala sebelum batas tanggal 20 bulan berikutnya dan mencocokkan Faktur Masukan pembelian sparepart/perawatan kendaraan di Coretax.

Klien mengunggah kontrak sewa, daftar tagihan sewa berkala, bukti deposit, dan mutasi penerimaan pembayaran.

Operator menghitung DPP bruto sewa, memisahkan deposit, dan menyiapkan draf e-Faktur di Coretax sebelum tanggal 20.

Pemeriksaan faktur masukan perawatan armada, oli, ban, dan perbaikan mesin di Coretax untuk mengoptimalkan kredit pajak.

Operator menyiapkan draf SPT Masa PPN di Coretax; klien memeriksa draf, membubuhkan passphrase, submit dan bayar mandiri.

Batas pembuatan & persetujuan Faktur Pajak Coretax tanggal 20 bulan berikutnya

Tata Cara Administrasi Coretax DJP & pelaporan SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya

Pasal 4 ayat 1c (penyerahan JKP sewa harta) dan Pasal 13 (saat pembuatan faktur sewa)

Ketentuan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Sewa dan Penghasilan Lain

Ketentuan Kuasa Perpajakan & penunjukan peran Drafter Coretax tanpa membagi kata sandi