Jasa Draf PPN Coretax
untuk Percetakan & Packaging.

Percetakan custom lazim mensyaratkan DP 30%–50% sebelum plat dibuat dan kertas dibeli. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1a UU PPN jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 18, Faktur Pajak wajib terbit saat DP masuk rekening, bukan menunggu pesanan selesai dicetak. Kesalahan umum adalah menunda faktur hingga pengiriman, yang berakibat denda tanggal 20 jika DP dan pengiriman beda bulan. Neracia menjadwalkan draf faktur DP secara tertib.

Jika percetakan menyediakan bahan baku kertas, transaksi merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan tidak dipotong PPh 23 oleh pembeli. Namun jika pemesan menyediakan kertas sendiri dan percetakan hanya memungut ongkos cetak, transaksi merupakan penyerahan Jasa Maklon (JKP) yang dipotong PPh 23 sebesar 2% (PMK 141/PMK.03/2015). Neracia membantu memisahkan klasifikasi faktur agar kode barang/jasa dan bukti potong sinkron.

Produk kemasan atau buku yang ditolak quality control klien memerlukan penyesuaian tagihan. Berdasarkan PMK 65/PMK.03/2014, pengurangan PPN Keluaran hanya dapat diakui pada SPT Masa PPN bila didukung dokumen Nota Retur sah dari pemesan. Neracia memverifikasi dokumen retur agar pembatalan atau revisi nilai PPN aman saat audit fiskus.

Bahan baku kertas, tinta, lem, dan plat cetak merupakan porsi pengeluaran terbesar. Distributor kertas sering menerbitkan faktur pajak masukan secara kolektif di akhir bulan. Operator Neracia mencocokkan faktur masukan di Coretax sebelum tanggal 20 agar seluruh Pajak Masukan sah dapat dikreditkan, meminimalkan Kurang Bayar PPN yang tidak perlu.

Klien mengunggah rekap pesanan cetak, invoice DP, tanda terima surat jalan pengiriman kemasan, dan nota retur (jika ada).

Operator memverifikasi identitas pemesan, memisahkan barang jadi vs maklon, dan menyusun draf e-Faktur di Coretax.

Mencocokkan faktur masukan dari toko kertas dan suplier tinta di Coretax, serta menghitung kompensasi PPN Masa.

Operator menyiapkan draf SPT Masa PPN di Coretax; klien memeriksa draf, membubuhkan passphrase, submit dan setor mandiri.

Batas persetujuan Faktur Pajak Coretax tanggal 20 bulan berikutnya

Ketentuan Coretax DJP & pelaporan SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya

Pasal 13 ayat 1a (saat pembuatan faktur uang muka) dan Pasal 4 (objek BKP vs JKP)

Tata Cara Pengurangan PPN atas Retur Barang Kena Pajak

Penetapan Jasa Maklon Cetak sebagai Objek Pemotongan PPh 23 (2%)

Ketentuan Kuasa Perpajakan & penunjukan peran Drafter Coretax tanpa membagi kata sandi