Jasa Draf PPN Coretax
untuk Jasa IT & Software.

Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN mengenakan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Jasa sehubungan dengan software, hardware, atau sistem komputer tidak tercantum pada daftar jasa yang dibebaskan dalam PP Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 10. Draf faktur untuk klien di dalam negeri memakai tarif dan keterangan yang berlaku pada saat penyerahan atau pembayaran, bukan tarif nol ekspor, kecuali penyerahan itu memang memenuhi ketentuan ekspor jasa.

PER-11/PJ/2025 Pasal 31 ayat (2) menetapkan Faktur Pajak dibuat saat pembayaran diterima apabila pembayaran mendahului penyerahan, dan saat pembayaran termin apabila pekerjaan diserahkan sebagian. Uang muka proyek yang masuk sebelum sistem diserahkan sudah memicu faktur atas jumlah yang diterima. Termin berikutnya mencakup tahap yang diserahkan, yang dalam kontrak software sering ditandai berita acara. Faktur diunggah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 44).

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 secara tegas memasukkan jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, serta jasa pembuatan atau pengelolaan website, sebagai jasa lain objek PPh Pasal 23. Tarif pemotongan 2% dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pemotongan itu mengurangi uang yang dibayar klien, bukan Dasar Pengenaan Pajak pada Faktur Pajak.

Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU PPN mengenakan pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean. Jika pemanfaatan itu melalui PMSE dan penyelenggara telah ditunjuk sebagai pemungut, pemungutan mengikuti PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Pajak Masukan atas perolehan di dalam negeri dikreditkan menurut Pasal 9 hanya bila ada Faktur Pajak yang memenuhi syarat. Subkon yang bukan PKP tidak menerbitkan Faktur Pajak, sehingga tidak ada pajak masukan untuk dikreditkan.

Klien mengunggah kontrak atau berita acara tahap, bukti uang muka, invoice retainer, dan tagihan subkon.

Operator menyusun draf sesuai tanggal uang masuk atau tanggal tahap diserahkan, dan memisahkan DPP dari potongan PPh Pasal 23.

Operator memeriksa faktur subkon PKP dan bukti pungut layanan luar negeri, lalu menandai yang tidak memiliki faktur.

Klien meninjau draf, menandatangani, submit di Coretax, dan membuat kode billing sendiri.

Huruf c untuk penyerahan jasa di dalam negeri; huruf d dan e untuk pemanfaatan dari luar daerah pabean

Daftar jasa strategis yang dibebaskan; jasa software tidak ada dalam daftar itu

Faktur pada uang muka atau termin, dan batas unggah tanggal 20

PPh Pasal 23 atas jasa software, hardware, sistem komputer, dan website

Pemungut PPN PMSE untuk pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar negeri

Drafter Coretax tanpa penyerahan sandi