Jasa Draf PPN Coretax
untuk Ekspedisi & Logistik.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022 mengatur pemungutan PPN sebesar 10% dari tarif PPN, dikalikan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, untuk jasa pengiriman paket sesuai ketentuan pos dan untuk jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang tagihannya memuat biaya transportasi (freight charges). Ini menggantikan DPP nilai lain 10% pada PMK 75/PMK.03/2010 beserta perubahannya, yang dicabut PMK 71. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa tertentu itu tidak dapat dikreditkan. Pada Lampiran PER-11/PJ/2025, penyerahan dengan besaran tertentu yang dipungut sendiri memakai kode transaksi 05. Jika lawan transaksi adalah pemungut PPN, kode 02 atau 03 tetap didahulukan.

PP Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 10 huruf h jo. Pasal 18 sampai Pasal 20 membebaskan PPN atas jasa angkutan umum di darat dan di air, termasuk angkutan barang umum di jalan. Pembebasan itu tidak mencakup kereta api yang disewa atau dicarter, dan tidak mencakup angkutan air dengan perjanjian sewa atau carter maupun kapal yang hanya mengangkut muatan satu pihak. Jasa pengiriman paket dan freight forwarding yang masuk ruang lingkup PMK 71 mengikuti besaran tertentu, bukan serta-merta pembebasan ini. Setiap tagihan perlu dikelompokkan sebelum draf e-Faktur dibuat.

PER-11/PJ/2025 Pasal 32 memungkinkan satu Faktur Pajak gabungan untuk seluruh penyerahan kepada penerima jasa yang sama selama satu bulan kalender. Faktur gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan. Banyak resi ke pelanggan yang sama tidak wajib menjadi satu faktur per resi. Faktur tetap diunggah dan memperoleh persetujuan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 44). Saat pembuatan mengikuti Pasal 31: saat penyerahan, saat pembayaran jika pembayaran mendahului penyerahan, atau saat pembayaran termin.

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 memasukkan jasa freight forwarding, jasa logistik, jasa pengurusan dokumen, dan jasa pengangkutan atau ekspedisi sebagai jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Pembayaran kepada pihak ketiga dan penggantian yang dibuktikan dengan faktur tidak masuk jumlah bruto. Jumlah bruto itu tidak termasuk PPN. Pemotongan tersebut mengurangi pembayaran yang diterima, bukan Dasar Pengenaan Pajak pada Faktur Pajak.

Klien mengunggah rekap resi, invoice ke pelanggan, dan faktur pihak ketiga untuk biaya transportasi yang ditagihkan kembali.

Operator memisahkan angkutan umum yang dibebaskan, jasa PMK 71, dan imbalan jasa biasa, lalu menyiapkan draf dengan kode transaksi yang sesuai.

Operator menyusun faktur gabungan per pelanggan pada akhir bulan dan memisahkan Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan atas jasa PMK 71.

Klien memeriksa draf, menandatangani, submit SPT di Coretax, dan membuat kode billing sendiri.

PPN besaran tertentu atas jasa pengiriman paket dan freight forwarding yang memuat freight charges

Pembebasan PPN atas jasa angkutan umum di darat dan di air, dengan batas sewa atau carter

Faktur Pajak gabungan akhir bulan dan batas unggah serta persetujuan tanggal 20

PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding, logistik, dan ekspedisi; dasar bruto tidak termasuk PPN

Kuasa wajib pajak dan peran Drafter Coretax tanpa membagi sandi