Jasa Draf PPN Coretax
untuk Event Organizer & Acara.

EO sering menalangi biaya sewa gedung, katering makanan, atau artis. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (6) huruf b jo. Pasal 1 angka 17 UU PPN, pembayaran kembali (reimbursement) atas pengeluaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa atas nama pengguna jasa tidak dimasukkan dalam jumlah bruto imbalan jasa, sepanjang dilampiri bukti faktur/tagihan asli dari pihak ketiga atas nama pengguna jasa atau kontrak yang jelas tanpa markup keuntungan. Jika tagihan dibuat lump-sum tanpa bukti reimbursement sah, seluruh nilai perhelatan dianggap DPP kena PPN 11%. Neracia memilah invoice agar DPP draf faktur Coretax hanya atas imbalan jasa manajemen (management fee).

Proyek acara umumnya mensyaratkan uang muka (DP) 30%–50% saat kontrak ditandatangani untuk mengunci lokasi dan vendor, termin sebelum acara, dan pelunasan setelah acara selesai. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 31 ayat (2), Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penerimaan pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan jasa. Menunggu seluruh acara tuntas sebelum menerbitkan faktur atau approval melebihi tanggal 20 bulan berikutnya menimbulkan sanksi administrasi 1% dari DPP (UU KUP Pasal 14 ayat 4 jo. UU HPP). Neracia memetakan penerimaan termin agar draf faktur siap diapprove tepat waktu.

Klien korporat wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jumlah bruto imbalan jasa manajemen (PMK Nomor 141/PMK.03/2015). Jika klien merupakan instansi pemerintah atau BUMN (WAPU), PPN tidak disetor sendiri oleh EO melainkan dipungut langsung dengan Faktur Pajak kode 02 atau 03 (PMK Nomor 59/PMK.03/2022). Pengusaha EO sering mengalami selisih saat mencocokkan pembayaran bank yang terpotong PPh 23 dan PPN dengan bukti potong e-Bupot Unifikasi. Neracia merekonsiliasi invoice, kode transaksi faktur, dan mutasi bank secara tertib.

Penyelenggaraan acara melibatkan banyak vendor: rigging panggung, sound system, lighting, genset, dekorasi, hingga fotografer lepas. Vendor berstatus PKP menerbitkan Faktur Pajak Masukan yang wajib divalidasi NIK/NPWP 16 digit dan NITKU 22 digit di Coretax agar dapat dikreditkan (Pasal 9 UU PPN jo. PMK 81/2024). Sementara itu, pengeluaran ke vendor non-PKP atau perorangan tidak menghasilkan Pajak Masukan dan merupakan objek PPh 21. Neracia membantu memilah faktur masukan yang sah dan menyusun kertas kerja komputasi SPT.

Klien mengunggah SPK/kontrak acara, rincian termin invoice, bukti pengeluaran reimbursement pihak ketiga, dan daftar faktur masukan dari vendor sewa alat/panggung melalui folder privat aman.

Operator manusia Neracia memisahkan nilai reimbursement murni dari imbalan jasa manajemen, memverifikasi faktur masukan vendor PKP di Coretax (validasi NIK/NITKU), dan menandai vendor non-PKP.

Neracia menyusun draf e-Faktur Keluaran di Coretax DJP (peran Drafter) dengan kode transaksi tepat (01 swasta atau 02/03 instansi/BUMN) agar siap diapprove mandiri oleh pengurus perusahaan.

Menjelang akhir bulan, Neracia menyusun draf SPT Masa PPN dan lembar rekonsiliasi PPh 23. Pengurus klien menyetujui, menandatangani dengan sertifikat elektronik, submit, dan membuat billing mandiri.

Ketentuan Jasa Lain, Pemisahan Reimbursement Tanpa Markup dari Objek Pajak, dan Pemotongan PPh 23

Pasal 1 angka 17 (DPP), Pasal 4 (Penyerahan JKP), Pasal 9 (Pengkreditan Pajak Masukan), dan Pasal 13 (Faktur Pajak)

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Coretax, Kode Transaksi 01/02/03, dan Batas Waktu Approval Tanggal 20

Tata Cara Pemungutan Pajak oleh Instansi Pemerintah selaku Wajib Pungut (WAPU)

Persyaratan Kuasa Perpajakan, Batasan Peran Drafter Tanpa Kuasa, dan Keamanan Akses Akun