Jasa Draf PPN Coretax
untuk Usaha Furnitur & Mebel.

Pada pesanan furnitur custom atau proyek interior kantor, pembeli biasanya membayar uang muka (DP) 30%–50% sebelum proses produksi dimulai. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 31 ayat (2) huruf b, Faktur Pajak wajib dibuat saat pembayaran uang muka diterima karena pembayaran mendahului penyerahan fisik barang. Sisa tagihan dibuatkan Faktur Pajak saat penyerahan barang / berita acara serah terima (BAST). Seluruh faktur wajib diapprove di Coretax paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (PER-11/PJ/2025 Pasal 44). Keterlambatan dikenai sanksi denda 1% dari DPP (UU KUP Pasal 14 ayat 4).

Pengadaan meja, kursi, dan lemari kantor ke instansi pemerintah (via katalog elektronik, Mbiz, atau Bela Pengadaan) dapat dipungut oleh bendahara. PMK 59/PMK.03/2022 Pasal 18 ayat (1) huruf a: instansi pemerintah tidak memungut PPN atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan pembayaran yang dipecah dari transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00. Di luar pengecualian itu, Faktur Pajak memakai kode transaksi 02. PPN dipungut bendahara dan tetap dilaporkan pada SPT Masa PPN di bagian penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut. Ayat (2) pasal yang sama tetap mewajibkan PKP rekanan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN untuk pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan bendahara. Ambang pembayaran BUMN tidak diatur di Pasal 18 PMK 59/2022.

Pengiriman mebel knock-down atau partisi workstation sering menyertakan jasa perakitan dan instalasi di lokasi klien. Jika penyerahan disepakati satu kesatuan harga produk furnitur, Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual (Pasal 1 angka 17 UU PPN). Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18). Bila biaya jasa perakitan ditagihkan terpisah sebagai Jasa Kena Pajak, klien badan memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atas imbalan jasa sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Pemotongan PPh 23 mengurangi kas yang diterima, bukan Dasar Pengenaan Pajak Faktur Pajak PPN.

Jika pembeli mengembalikan mebel karena cacat kayu, goresan cat/pelitur, atau salah dimensi, pengurangan PPN Keluaran wajib didukung Nota Retur sah sesuai PMK Nomor 65/PMK.03/2014 dan diinput ke modul Retur Coretax. Di sisi pembelian, pengusaha mebel menerima faktur masukan dari supplier papan MDF, kayu solid, besi hollow, busa jok, kain pelapis, dan hardware. Seluruh Faktur Pajak Masukan harus divalidasi kecocokan NPWP 16 digit dan NITKU gudang/workshop sebelum tanggal 20 agar hak pengkreditan (Pasal 9 UU PPN) tidak hangus.

Klien mengunggah rekap order pesanan furnitur, bukti transfer uang muka, surat jalan serah terima barang, nota retur (jika ada), dan faktur masukan dari pemasok bahan baku.

Operator Neracia menyusun draf e-Faktur di Coretax sesuai saat pembayaran DP atau penyerahan BAST, memetakan kode transaksi swasta (01) vs pemerintah/WAPU (02/03), dan memastikan DPP akurat.

Operator memverifikasi faktur masukan bahan baku (kayu, busa, logam, hardware) terhadap NPWP 16 digit & NITKU bengkel, mencatat retur barang cacat, dan menandai faktur non-kredit.

Operator menyerahkan draf SPT Masa PPN yang sudah seimbang; pengurus usaha mereview, membubuhkan passphrase tanda tangan elektronik di Coretax, submit SPT, dan membayar kode billing secara mandiri.

Kewajiban pembuatan Faktur Pajak saat pembayaran mendahului penyerahan BKP

Saat pembuatan faktur uang muka dan batas approval Coretax tanggal 20

Tata cara pemungutan PPN oleh instansi pemerintah (WAPU kode transaksi 02)

Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa perakitan dan instalasi terpisah

Pengurangan PPN Keluaran atas pengembalian barang cacat dengan Nota Retur sah

Akses operator Drafter Coretax tanpa meminta password utama atau passphrase