Jasa Draf PPN Coretax
untuk Bengkel & Suku Cadang.

Bengkel yang melayani perawatan armada korporasi atau klaim asuransi menagihkan biaya jasa perbaikan dan onderdil pengganti. Dasar Pengenaan Pajak suku cadang adalah Harga Jual (UU PPN Pasal 1 angka 17 jo. angka 18), sedangkan jasa perbaikan adalah Penggantian (UU PPN Pasal 1 angka 17 jo. angka 19). Lawan transaksi berbadan hukum wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atas imbalan jasa perawatan kendaraan sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (6) huruf an. Pemotongan PPh 23 mengurangi kas pelunasan tagihan yang diterima, bukan Dasar Pengenaan Pajak Faktur Pajak PPN.

Penjualan suku cadang atau servis ringan kepada konsumen akhir perorangan dapat menggunakan Faktur Pajak pedagang eceran yang digunggung tanpa mencantumkan identitas pembeli (Pasal 13 ayat 5a UU PPN jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 25–26). Namun, transaksi perbaikan armada korporasi, instansi pemerintah (WAPU), atau perusahaan asuransi wajib diterbitkan Faktur Pajak lengkap di Coretax dengan identitas NPWP 16 digit/NITKU dan kode transaksi yang sesuai. Neracia memetakan rekap kasir POS agar penyerahan eceran dan B2B dilaporkan di modul yang benar.

Pada perbaikan mesin besar (overhaul), perbaikan bodi (body repair), atau penggantian transmisi armada, bengkel lazim menerima uang muka (DP). Sesuai Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 31 ayat (2) huruf b, Faktur Pajak wajib dibuat saat uang muka diterima di rekening bank karena pembayaran mendahului penyerahan fisik kendaraan. Seluruh e-Faktur wajib diapprove di Coretax paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (PER-11/PJ/2025 Pasal 44 ayat 1). Keterlambatan dikenai sanksi denda 1% dari DPP (UU KUP Pasal 14 ayat 4).

Bengkel menerima puluhan Faktur Pajak Masukan dari distributor resmi ban, aki, pelumas oli, dan onderdil. Seluruh Pajak Masukan harus diverifikasi kecocokan NPWP 16 digit dan NITKU bengkel di Coretax agar hak pengkreditan (Pasal 9 UU PPN jo. PMK 81/2024) tidak hangus. Bila suku cadang yang dikirim distributor salah spesifikasi atau cacat pabrik, pengurangan PPN Masukan mengikuti PMK 81/2024 Pasal 286–290 melalui penerbitan nota retur resmi pada Masa Pajak terjadinya pengembalian barang.

Klien mengunggah rekap order servis kendaraan (work order), ringkasan penjualan kasir POS suku cadang ritel, bukti transfer DP, dan faktur masukan distributor pelumas/onderdil.

Operator manusia Neracia memisahkan penyerahan eceran konsumen akhir dari tagihan armada B2B/asuransi, serta memisahkan DPP suku cadang (BKP) dari DPP jasa servis (JKP) yang dipotong PPh 23.

Neracia menyusun draf e-Faktur di Coretax (peran Drafter) untuk penyerahan B2B dan uang muka servis, serta memvalidasi Faktur Masukan distributor oli dan spare part agar siap diapprove tepat waktu.

Operator menyerahkan draf SPT Masa PPN yang menggabungkan penyerahan digunggung dan B2B; pengurus bengkel mereview, membubuhkan passphrase tanda tangan elektronik di Coretax, submit, dan membayar kode billing mandiri.

Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor

Pasal 1 angka 17 (DPP), angka 18 (Harga Jual), angka 19 (Penggantian), Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 13

Ketentuan Faktur Pajak pedagang eceran digunggung untuk konsumen akhir non-PKP

Saat pembuatan Faktur Pajak uang muka dan batas akhir approval Coretax tanggal 20

Tata cara pengurangan PPN atas pengembalian barang rusak/retur dengan nota retur resmi

Persyaratan Kuasa Perpajakan, Batasan Peran Drafter Tanpa Kuasa, dan Keamanan Akses Akun