Jasa Draf PPN Coretax
untuk Konsultan Teknik & Arsitek.

Pekerjaan perencanaan arsitektur dan kajian teknik umumnya ditagihkan bertahap: uang muka (DP), konsep rancangan awal, detail engineering design (DED), hingga pengawasan berkala. Sesuai Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 31 ayat (2), Faktur Pajak wajib diterbitkan saat uang muka diterima atau saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahapan disahkan pemberi kerja, mana yang lebih dulu. Approval e-Faktur di Coretax wajib dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk mencegah denda administrasi 1% DPP (UU HPP Pasal 14 ayat 4 KUP). Neracia menyelaraskan tanggal BAST dengan draf e-Faktur tepat waktu.

Konsultan teknik rutin mengerjakan perancangan fasilitas umum kementerian dinas (PUPR/Perkim) dan BUMN developer. Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022 jo. PMK Nomor 8/PMK.03/2021, penyerahan JKP kepada instansi pemerintah dipungut PPN oleh bendahara (kode transaksi 02) atau BUMN tertentu (kode transaksi 03). PPN tidak disetor sendiri oleh konsultan, namun tetap wajib dilaporkan di SPT Masa PPN Coretax. Salah memilih kode transaksi menyebabkan pencairan termin tertahan di bendahara atau salah hitung utang pajak. Neracia memastikan kode transaksi WAPU terpetakan akurat.

Jasa konsultansi teknik dan arsitektur dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN (Pasal 23 UU PPh jo. PMK 141/PMK.03/2015). Klien korporasi sering mentransfer pembayaran setelah memotong PPh 23 tersebut. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN tetap dihitung dari nilai bruto penyerahan jasa sebelum dipotong PPh 23 (Pasal 1 angka 17 UU PPN). Neracia mencocokkan rekonsiliasi antara invoice bruto, bukti potong e-Bupot PPh 23 dari klien, dan nilai DPP e-Faktur di Coretax agar tidak ada selisih omzet saat pelaporan SPT.

Konsultan arsitektur mengeluarkan biaya lisensi software desain (AutoCAD, Revit, SketchUp), jasa sub-konsultan geoteknik/MEP rekanan, dan sewa ruang studio. Faktur Pajak Masukan dari vendor lokal wajib divalidasi kebenaran NPWP 16 digit dan NITKU konsultan di Coretax sebelum tanggal 20 agar hak pengkreditannya sah sesuai Pasal 9 UU PPN jo. PMK 81/2024. Neracia menyusun kertas kerja rekonsiliasi Faktur Masukan sehingga pengeluaran operasional resmi dapat dikreditkan optimal mengurangi saldo PPN Kurang Bayar.

Klien mengunggah Berita Acara Serah Terima (BAST) per tahapan desain, kontrak/SPK proyek, invoice termin, dan bukti potong PPh 23 dari klien.

Operator manusia Neracia memisahkan tagihan proyek swasta dari proyek kementerian/dinas pemerintah (WAPU) serta memeriksa ketepatan DPP bruto.

Neracia menyiapkan draf e-Faktur di Coretax sesuai tanggal BAST dan memvalidasi faktur masukan lisensi software/sewa studio sebelum tanggal 20.

Operator menyajikan draf SPT Masa PPN yang merinci PPN dipungut sendiri vs dipungut WAPU; pengurus konsultan mereview, tanda tangan di Coretax, dan submit mandiri.

Pasal 1 angka 17 (DPP), Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 9, dan Pasal 13

Ketentuan saat pembuatan Faktur Pajak penyerahan JKP dan batas approval sebelum tanggal 20

Jenis Jasa Lain dan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa Konsultansi Perencanaan

Tata Cara Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah dan BUMN untuk Jasa Konsultansi

Tata Cara Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak pada Modul Coretax DJP

Persyaratan Kuasa Perpajakan, Batasan Peran Drafter Tanpa Kuasa, dan Keamanan Akses Akun